Rajawalitimes-Tv.com Kab.Tangerang – FSBKU tegaskan agar dinas pendidikan Kabupaten tangerang dapat mengambil sikap yang pro pada rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku. Audensi yang digelar oleh dinas pendidikan dengan FSBKU, untuk mendengar langsung tuntutan dan keluh kesah permasalahan yang ada dibawah terutama mengenai PPDB yang kerap menjadi ajang gratifikasi oleh oknum tertentu.
Tuntutan yang mereka sampaikan agar menjadi perhatian oleh dinas terkait untuk dapat mengambil sikap dan tindakan jika ada oknum tertentu memanpaatkan hal itu untuk meraup keuntungan agar dapat di laporkan kedinas pendidikan kabupaten tangerang. Hal itu, semua unek unek mereka sampaikan ke dinas untuk dapat disikapi agar pendidikan lebih baik kedepannya.
Menurut keterangan sekretaris FBSKU Dirinya beserta anggotanya berbeda dengan organisasi buruh pada umumnya menurutnya, Ia menyampaikan organisasi memang sengaja berbeda dari yang lain, yang ada di organisasi buruh pada umumnya. Jadi secara komprehensif berbeda cara mengadvokasinya, Ia menyampaikan kedatangan kedinas untuk menjelaskan orientasi guru dalam kapasitas penerimaan siswa baru yang menurut pandangan para buruh banyak problematik yang dapat di lihat secara kasat mata baik yang terjadi di sekolah sekolah atas kecurangan dan permainan kotor.
FSBKU, Memandang buruh tidak cuma urusan kerja, akan tetapi bisa keranah yang lain, setelah kita pulang dari tugas kita sebagai buruh, kita adalah masyarakat biasa, oleh karena itu, pihaknya membangun organisasi berkumpul dan berserikat, untuk menampung aspirasi masyarakat diharapkan mampu mengaplikasi kawan-kawan lingkungan masyarakat.
 Ia membeberkan masalah-masalah di masyarakat. yaitu masalah pendidikan kesehatan sosial, perburuhan atau karyawan dan lain-lain. selain itu ia menyampaikan bahwa organisasinya harus mampu memberikan edukasih kepada masyarakat tentang berserikat.
Kehadiran FSBKU, di tengah-tengah masyarakat bisa lebih bermanfaat lagi ketika kita kembali melepaskan baju sebagai buruh dan membaur di tengah-tengah masyarakat yang terpenting adalah bisa disampaikan kolerasinya atau relevansinya.
Mahmudi menjelaskan Kenapa serikat buruh sekarang harus lebih mengembangkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat karena buruh bagian dari masyarakat.
 Adapun hari ini tuntutan kita ke dinas pendidikan, tentang penerimaan Siswa baru yang akan datang SD, SMP negeri, Bosda dan Bos agar lebih transparan baik swasta maupun negeri.
Hal tersebut menurut pandangan mereka masyarakat umum dan buruh sendiri khususnya anak-anak mereka sedang di jenjang pendidikan yaitu mau daftar sekolah SMP maupun SD yang sudah lulusan ingin mendapatkan pendidikan yang layak, hal itu agar dinas dapat menampung masalah-masalah dan aspirasi dari masyarakat ini melalui hearing dapat membuka ruang ke Dinas Pendidikan. Problematika pendikan seperti zonasi.
Chairil Kabid dan Dindik kasubag menyampaikan pihaknya tidak berani memberikan statement terkait zonasi. hal itu bukan ranahnya karena itu diatur undang-undang atau peraturan. kami bisa ditegur oleh pimpinan atau Kementerian nanti dan itu ranahnya di kementerian jelasnya.
Mahmudi menambahkan Negara demokrasi ketika kita memberikan saran dan kritik harusnya ada jawaban bahwa setelah lahir zonasi banyak timbul-timbul masalah di dunia pendidikan jadi salah satunya zonasi bisa menjadi peluang untuk gratifikasi yaitu suap menyuap supaya anak muridnya itu diterima oleh teman-teman guru.
Ia menganologikan hampir 90% buruh dari orang tua murid mengalami masalah pendidikan, dikarenakan pendapatan buruh minim sehingga anak buruh kerap mendapat masalah karena ketidak mampuan orangtua murid, dengan adanya zonasi merekapun menjadi masalah sehingga harus meminjam kesana sini, untuk memenuhi uang biaya sekolah paparnya
Ia menyampaikan, agar pemerintah dapat merevisi atau diperbaiki peraturan maupun undang-undang tentang zonasi. Hal itu bisa saja dimanfaatkan pihak tertentu atau oknum guru maupun organisasi lain yang menjurus pada pelemahan aturan yang ada.
Sementara menurut keterangan kasubag umum kepegawaian pendidikan menyampaikan LSM, wartawan masih kurang dalam kontrol sosial di dunia pendidikan di SD, maupun SMP di sekolah Swasta. hal itu, peran serta kontrol sosial di butuhkan untuk dapat menyerap informasi dari berbagai sekolah swasta. ia melihat hanya sekolah-sekolah negeri peran kontrol sosial terlihat namun di swasta kurang imbuhnya.
Sebenarnya kehadiran kontrol sosial dari LSM, wartawan dapat membantu untuk mengontrol Apa saja, yang sifatnya mengenai pendidikan. menurutnya pihak dinas menerima aduan kontrol dari LSM jika ada guru minta uang dan tidak menutup kemungkinan ada sekolah-sekolah yang nakal. dan jika hal itu terjadi bisa langsung dilaporkan untuk ditindaklanjutin. berdasarkan fakta fakta dan bukti otentik jelas chairul.