Rajawalitimes-Tv.com kabupaten tangerang Rabu 5 juni 2024 – Program Tapera Yang digaungkan pemerintah pusat mendapat penolakan. dari kaum buruh, menurut pandangan mereka program tersebut hanya menambah problema baru bagi buruh dimana potongan dari gaji ditambah sangsi yang telah dibuat oleh pemerintah yang dapat melemahkan kaum buruh. Selain menolak program Tapera, ratusan massa buruh Kabupaten Tangerang juga meminta pencabutan surat edaran atau SE Kadisnaker Kabupaten nomor 560/3464/Disnaker/2023.
Koordinator Massa Aksi Buruh Kabupaten Tangerang, Joe Imron saat diwawancara awak media mengatakan pihaknya meminta Bupati Tangerang untuk mencabut SE yang telah dikeluarkan Kadisnaker tersebut.Dimana, surat edaran (SE ) Kadisnaker dinilai akan melemahkan kaum buruh dan menguntungkan pihak perusahaan.
Adapun alasan karena surat ederan (SE) itu dapat membatasi atau membentuk serikat di dalam perusahaan, kita minta di cabut bukan dirubah. Joe imron menjelaskan SE Kadisnaker tersebut tidak memiliki keadilan terhadap kebebasan pembentukan serikat pekerja yang ada di Kabupaten Tangerang oleh karena itu, ia meminta Pemda Tangerang untuk mencabut SE Disnaker Kabupaten Tangerang Nomor 560/3464/Disnaker/2023, bukan dirubah,” ungkapnya.
Namun hal itu, ditepis oleh Dr Desyanti SH., MH. kepala bidang hubungan industrial Dinas tenaga kerja kabupaten tangerang bahwa, pihak disnaker bekerja sesuai tupoksi dan tidak memihak pada satu sisi akan tetapi semua dirangkul baik kaum buruh dan dan pengusaha , Ia menyampaikan Kami bertugas melindungi investasi dan memberikan perlindungan pada hak2 pekerja. Terkait tuntutan dari rekan buruh masalah tapera bukan ranah bupati, dan disnaker akan tetapi program pemerintah pusat yang diatur dalam peraturan pemerintah pusat jelasnya.
Dr. Desyanti SH., MH. mengatakan terkait, surat ederan sudah dicabut, Ia menjelaskan bahwa pihak disnaker sudah melakukan yang terbaik karena itu amanat undang undang tentang spsb, ia menyebut sejak surat ederan diterbitkan tanggal 20 agustus 2023 sudah 11 organisasi spsb di catatkan. menurutnya bahwa hubungan mitra antara perusahaan dan serikat pekerja, harus dijaga, hal itu untuk membangun hubungan harmonis, dinamis, dan berkeadilan didalam maupun diluar perusahaan. Dan untuk pelayanan bahkan sabtu minggu pihaknya menerima pencatatan terkait dengan organisasi buruh yang penting sesuai dengan prosedur dan dapat menunjukkan keanggotaan baik berupa bpjs tenaga kerja, maupun anggota serikat di perusahaan. menurutnya ada dua pencatatan organisasi yang pertama organisasi didalam perusahaan dan organisasi diluar perusahaan.
Dan semua itu diakomodir oleh pihak disnaker tanpa pandang bulu, Desyanti menegaskan tidak ada niat pemerintah untuk membatasi organisasi semua di tampung yang jelas ketentuannya harus dipenuhi seperti domisili hal itu untuk memvalidasi untuk mencatat tempat kerja, dan bukti lain yang tertera dalam 10 poin yang disampaikan oleh kadisnaker. Hal itu menurut Desyanti masih relevan dan tidak ada unsur diskriminasi, selagi poin tersebut dipenuhi, dan itu untuk kepentingan buruh, Desiyanti menegaskan tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun, sebagai pelayan publik pihaknya siap mencatatkan dan apa yang menjadi tuntutan buruh sudah dipenuhi bebernya.
Pada aksi tersebut, pihak keamanan dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang pun terlibat untuk memberikan pengamanan dengan mengerahkan ratusan personel gabungan dibantu dari satpol PP Kabupaten tangerang.
piter s